Terkadang wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sering menghadapi yang namanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memang merupakan bagian dari bentuk pelaksanaan atas ketentuan perpajakan yang lazim dihadapai oleh semua wajib pajak. Namun perlu dicermati bersama, dampak akibat pemeriksaan pajak tersebut.

Pada masa sekarang ini dengan adanya reformasi pajak di Indonesia, dimana Direktorat Jenderal Pajak semakin giat melakukan enforcement terhadap ketentuan perpajakan membuat wajib pajak harus benar-benar menguasai dan paham mengenai perpajakan. Kekurangan pahaman akan perpajakan dapat membuat wajib pajak akan mengalami kerugian di masa yang akan datang.

Tidak sedikit para wajib pajak berusaha untuk menghindari pembayaran pajak atau berusaha untuk tidak mau mengikuti ketentuan perpajakan. Contohnya mengenai pengusaha yang sesuai dengan ketentuan perpajakan seharusnya wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak tapi tidak mau mendaftarkan dirinya ke KPP. Alasannya beragam, dari tidak mau repot, sampai dengan tidak mau menyetorkan pajak pertambahan nilai nya.

Berikut ini coba saya tampilkan simulasi mengenai perhitungan PPN terhutang yang mungkin terjadi jika dilakukan pemeriksaan pajak.

Hal dibawah ini merupakan simulasi seandainya dalam periode sejak berdirinya PT.XYZ mendapatkan omzet lebih dari Rp. 600 juta namun tidak melaporkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Di simulasikan pernah tahun 2007 PT. XYZ mendapatkan omzet peredaran bruto selama tahun pajak sampai sebesar Rp. 750 juta.

Peredaran Bruto (DPP) omzet setahun Rp. 750,000,000
Pokok PPN yg harus dipungut Rp. 75,000,000 Pokok PPN yang harus dipungut (100% Nilai PPN)
Sanksi Bunga 2%/bln maksimal 24 bln Rp. 36,000,000 Pasal 13 ayat (2) KUP) >> dari hasil pemeriksaan ataupun penelitian yang menghasilkan SKPKB
Denda Administrasi 2% dr DPP Rp. 15,000,000 Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (3) KUP yaitu sebesar 2% dari DPP
Sanksi 1 tahun pajak yg terhutang Rp. 126,000,000

Ini terjadi hanya 1 (satu) tahun pajak, bagaimana jika terjadi beberapa tahun pajak? Tentu hal ini menjadi tax burden buat Scan Grup dalam hal melunasi kewajiban PPN terhutang PT.XYZ

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 disebutkan “Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Jadi, jika dalam setahun omzet PT.XYZ lebih atau sama dengan Rp. 600.000.000 maka perusahaan tsb tidak termasuk dalam kategori pengusaha kecil.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan:

(1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

(3) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sanksi yang diterima perusahaan tsb sesuai dengan Undang-undang PPN adalah :

1. Pokok PPN yang harus dipungut (100% Nilai PPN)

2. Sanski Bunga atas keterlambatan pembayaran (Pasal 13 ayat (2) KUP) >> dari hasil pemeriksaan ataupun penelitian yang menghasilkan SKPKB. Besarnya 2% per bulan, maksimal 24 bulan

3. Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (3) KUP yaitu sebesar 2% dari DPP.

Untuk itu mari kita cermati bersama.

Orang bijak taat pajak.

By Arthur Mario

About these ads