Sering kita menghadapi situasi dimana banyak perusahaan atau usaha kecil yang sudah memiliki kewajiban perpajakan namun kemudian tidak lagi melakukan kewajiban tersebut dengan alasan perusahaan tidak beroperasi lagi, tidak ada transaksi atau akan segera ditutup. Sehingga dengan alasan tersebut seringkali wajib pajak dalam hal ini pengusaha mengambil keputusan untuk membiarkan saja kondisi tersebut dengan menggantung.

Tapi ada pula setelah beberapa tahun si wajib pajak mulai was-was dan merasa khawatir kalau perusahaan nanti didatangi oleh orang pajak. Dan berusaha mencari solusi untuk masalah. Kebetulan ada seorang sahabat saya pernah menanyakan mengenai hal ini. Bagaimana status usahanya yang non-aktif ini mau diapakan, terus bagaimana soal urusan pajaknya, dsb.

Berdasarkan ketentuan perpajakan pada butir 1 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990 dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai WP Non Efektif adalah :

  1. WP yang selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan.
  2. WP meninggal dunia/bubar:

-         WP Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya (belum dilampirkan Surat Keterangan/Akte Kematian)

-         WP Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari Instansi yang berwenang

  1. WP yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas
  2. WP yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi

Dan sesuai Pasal 11 Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP dijelaskan bahwa :

(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

  • Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  • Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
  • Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
  • Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
  • Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

(2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

  • Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  • Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
  • Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Sesuai dengan penjelasan di atas disimpulkan bahwa langkah-langkah pembubaran perusahaan atau pencabutan NPWP adalah :

  1. RUPS pembubaran perusahaan (atau paling tidak surat keputusan pembubaran dari pemilik usaha)
  2. Akte pembubaran perusahaan dari instansi yang bersangkutan.

Penjelasan huruf a, b, c dan d butir 1 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.9/1990 dan sudah pernah mengajukan Permohonan Non Efektif serta telah disetujui oleh KPP bersangkutan dengan menerbitkan surat Non Efektif.