Laba BUT yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan, pada dasarnya menganut pengertian yang diatur dalam pasal 7 UN model. Ada beberapa pengertian yang menyangkut Laba BUT tersebut yaitu :

  1. Attribution Rule: Laba BUT di suatu negara merupakan laba yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut.
  2. Force of Attraction Rule : Penghasilan suatu BUT termasuk penghasilan kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia, dengan demikian penghasilan yang diterima Kantor Pusatnya dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.
  3. Effectively Connected Rule : penghasilan seperti yang ada pada pasal 26 UU PPH (dividen, bunga, royalti dll) yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.

Pengertian diatas sesuai dengan pasal 5 UU Paja Penghasilan dan Article 7 UN Model. Lebih Kanjut Laba BUT juga menganut pengertian seperti yang dianut dalam pasal 10, 11 dan 12 UN Model, antara lain:

  • Pasal 10 UN model sesuai dengan Pasal 23 UU PPH dimana Dividen dikenakan tarif 15% dari bruto.
  • Pasal 11 UN model sesuai dengan pasal 23 UU PPH dimana Bunga dikenakan tarif 15% dari bruto.
  • Pasal 12 UN model sesuai dengan pasal 23 UU PPH dimana Royalti dikenakan tarif 15% dari bruto.

Pengertian hubungan istimewa menurut pasal 9 UN Model:

Suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak persetujuan lainnya, atau
Orang atau badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada persetujuan lainnya, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazim berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, sehingga laba yang timbul dinikmati oleh salah satu perusahaan yang apabila syarat-syarat itu tidak dapat dinikmati oleh perusahaan tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenai pajak. Apabila suatu negara pihak pada persetujuan mencakup laba satu perusahaan di Negara itu dan dikenai pajak laba yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan-perusahaan independen, maka Negara lain itu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenai pajak. Penyesuaian-penyesuaian itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada persetujuan saling berkonsultasi.

Hubungan Istimewa menurut UU Pajak Penghasilan

Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen ) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% ( dua puluh lima persen ) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena faktor kepemilikan atau penyertaan; adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Pada perundang-undangan perpajakan Indonesia ada prosentase penyertaan modal yang lebih detil dan hubungan kekeluargaan, sedangkan pasal 9 UN model, yang disebut hubungan istimewa yaitu hubungan manajemen antara induk perusahaan yang berdomisili di salah satu negara dan anak perusahaan yang berdomisili di negara lainnya.