SE-02/PJ.03/2008 Tentang PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA.

Dalam surat edaran ini, Dirjen Pajak menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam KEP-667/PJ./2001 Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Represantative Office/Liaison di Indonesia; aspek perpajakannya dapat diketahui sebagai berikut:

  1. Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto;
  2. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final;
  3. Perhitungan PPh 0,44% tersebut berasal dari Jumlah PPh terutang yang dihitung berdasarkan norma dan Branch Profit Tax (BPT)/PPh pasal 26 (4) sbb:
  • PPh terutang  — 0,30% = (30% x 1%)
  • Branch Profit Tax — 0,14% = (20% x 1-0,3)
  • Sehingga total PPh —0,44%

Dirjen pajak juga menegaskan bahwa Wajib pajak Luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667 di atas adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari negara yang belum mempunyai tax treaty dengan Indonesia (Non Treaty Partner).

Selain itu dalam SE-02, Dirjen pajak juga menegaskan bahwa bagi Wajib Pajak LN yang berasal dari negara treaty partner Indonesia, maka besarnya pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax sebagaimana diatur dalam tax treaty.

Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%) 10% x (1-0,3)% = 0,07%
Total

Contoh 2 : penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 15%) 15% x (1-0,3)% = 0,105%
Total 0,405%

Sesungguhnya sejak pertengahan tahun 2007 KPP Badora sudah gencar berkirim surat himbauan untuk menyetorkan PPh pasal 15 yang terutang (0,44% dari nilai export bruto-export yg dilakukan Kantor Pusatnya ke Indonesia) yang ditujukan ke Wajib Pajak yang merupakan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) atau Rep Office dari WP Luar Negeri.

Jika memahami dari ketentuan yang ada Pengenaan pajak untuk KPPA/Rep Office yang berasal dari negara treaty partner Indonesia sepenuhnya tunduk pada Tax Treaty yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Keputusan Dirjen Pajak (KEP-667) yang mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU PPh. Untuk itu KEP-667 tersebut tidak dapat diterapkan terhadap KPPA/Rep Office yang berasal dari negara treaty partner, kecuali jika berdasarkan tax-treaty hak pemajakan atas KPPA/Rep Office tersebut berada di negara sumber (Indonesia).

Seharusnya Direktorat Jenderal pajak mengacu pada ketentuan pasal 5 dari tax treaty yang mengatur mengenai kriteria BUT sebagai dasar hokum pengenaan pajak atas Rep Office. Jika Rep Office yang didirikan semata-mata untuk tujuan promosi (misalnya), dikecualikan dari pengertian BUT maka sesuai ketentuan pasal 7 tax treaty, hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut ada di Negara Domisili.

Namun referensi lain yang dapat dilihat (namun biasanya tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum) adalah Surat Direktur No. S-279/PJ.312/2002 yang menjelaskan dengan berbeda bahwa Perpajakan untuk WPLN yang mempunyai Rep Office di Indonesia tidak mengacu pada Tax Treaty, pada bagian akhir surat tersebut diberikan penegasan sebagai berikut: Oleh karena pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final, maka tidak berpengaruh oleh adanya tax treaty dengan Indonesia karena pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (4) melainkan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Hal ini tentu agak dilematis, karena kegiatan usaha pelayaran/penerbangan internasional juga mengacuk pada pelaksanaan ketentuan pasal 15 UU Pajak Penghasilan. Karena pada praktiknya meskipun atas kegiatan usaha pelayaran/penerbangan internasional juga diatur berdasarkan norma perhitungan khusus sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU Pajak Penghasilan, pengenaan pajaknya tetap mengacu pada Tax Treaty.