I Peninjauan Kembali

  1. Permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak.
  2. Permohonan peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
  3. Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

II Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali (PK) :

  1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
  3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah Pajak yang harus dibayar;
  4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
    dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
  5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

III Jangka Waktu Peninjauan Kembali (PK)

  1. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud huruf 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud huruf 2, dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) berdasarlan alasan huruf 3, 4 dan 5 dilakukan dalam jangka waktutu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

IV Pemprosesan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung

  1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
  2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

V Hal-hal lain yang perlu diketahui :

  1. Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  2. Hukum acara berlaku pada pemeriksaan PK adalah hukum acara Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dasar Hukum

  1. Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

 

(Sumber: Seri-06 Peninjauan Kembali)